Hasil pantauan awak media
Babel. Targetteropong.my.id.
Adanya Jual beli pasir timah di duga ILEGAL di sisi jln raya menumbing tanjung, kecamatan mentok kabupaten bangka barat

Para pembeli timah ilegal di kabupaten bangka barat berperan penting dengan marak nya yg ada di bangka barat

Salah satu kolektor atau pembeli pasir timah
Terang terangang pembelian pasir timah ilegal di belakang rumah tersebut.

Keberadan gudang timah tersebut tidak
Mempunyai izin, tepat nya berada di sisi jln di belakang kediaman nya.

Berita yg berhasil di input redaksi Sabtu ( 30 Juli 2023 ) menurut masyarakat, di belakang rmh tersebut sudah lama menjalan kn aktifitas membeli pasir timah ilegal tersebut.

Di Saat Pantauan awak media masyarakat bergantian menjual pasir timah di duga ILEGAL

Saat di bincangin warga sekitar bos ( kolektor )
Sudah lama menjalan kn aktifitas membeli pasir timah di duga ILEGAL tersebut ( 30/07 )
” Kalau gudang nya udah lama pak, ( singkat warga )


Mereka Tidak Tau Menurut Undang Undang Dan Pasal Terkait Penyimpanan Pasir Timah iIegal.

1812 Setiap perbuatan pidana mempunyai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah diperbuat seperti kegiatan penambangan pasir timah ilegal di pulau Bangka yang tidak melakukan reklamasi. Kegiatan penambangan pasir timah ilegal semakin hari marak dilakukan oleh pelaku yang tidak memikirkan dampak dari setelah kegiatan penambangan pasir timah tersebut Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini berupa, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu uraian realitas, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normative yaitu mengkaji data, tahap penelitian menggunakan studi kepustakaan dan penelitian lapangan, teknik pengumpulan data difokuskan dengan studi kepustakaan dan penelitian lapangan, alat pengumpul data dengan studi kepustakaan dan analisis data menggunakan yuridis kualitatif. Hasil dari pembahasan dalam penelitian ini menunjukan : Pertama, dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penambangan pasir timah illegal yang tidak melakukan reklamasi yang pelaku kualifikasi deliknya sesuai dengan Pasal 158.

Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku hanya sebatas tidak mempunyai izin yang mana pelaku tidak harus melakukan reklamasi yang wajib melakukan reklamasi pemerintah Upaya yang dilakukan
pemerintah yakni :

Dengan mencari terobosan baru untuk pendapatan masyarakat diluar sektor timah, memberikan sosialisasi kepada masyarakat, meningkatkan sektor pertanian dan perkebunan dan melakukan penertiban terhadap aktifitas penambangan pasir timah ilegal. Kata kunci : Pertanggungjawaban pidana, Penambangan Pasir Timah, Kualifikasi Delik, Reklamasi.

(I.F & AGUS.C86)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *